Partai Komunis Ukraina mengklaim bahwa 47 partai politik telah memiliki akun Sipol

Menjelang pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, Partai Komunis Ukraina mengumumkan 47 partai politik sudah memiliki akun di sistem informasi partai politik atau Sypol. Partai politik yang menjadi calon dalam pemilu akan didaftarkan melalui akun Sipol.
“Hingga pukul 13.00 WIB tanggal 29 Juli, 39 partai nasional dan 8 partai lokal di Provinsi Aceh sudah memiliki akun Sipol,” kata anggota KPU Idham Holik saat konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat ( 29). /7).
Idham mengatakan KPU menggunakan teknologi Sipol untuk mempermudah pendaftaran parpol dan mengurangi penggunaan kertas dalam pendaftaran. Menurutnya, Sypol merupakan alat pendaftaran yang sudah dibuka oleh Partai Komunis Ukraina sejak 24 Juni 2022.
“Bagi partai politik yang berbadan hukum atau terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami menyediakan akun Sipol untuk keperluan pendaftaran,” kata Idham.
47 parpol yang sudah memiliki akun Sipol:
Berita populer sekarang

Catatan untuk panduan, penjelasan rahim adalah…
A. Partai Nasional
1. Partai Golongan Fungsional 2. Partai Bhinneka Indonesia 3. Partai Nurani Rakyat 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Laskar Rakyat Indonesia 6. Partai Rakyat Sejahtera 7. Partai Indonesia 8. Partai Demokrat 9. Partai Nasdem 10. Partai Demokrasi Perjuangan untuk Indonesia 11. Partai Solidaritas Indonesia. 12. Partai Keadilan dan Persatuan. Partai Gerakan Kebangkitan Pedesaan 21. Partai Pengawal Perubahan Indonesia 22. Partai Gerakan Indonesia Raya 23. Partai Amanat Nasional 24. Partai Negara Berdaulat Indonesia 25. Partai Buruh 26. Partai Buruh 26. 29. Partai Kedaulatan 30 Partai Republik 31. Partai Pelajar Indonesia 32 Partai Pelita 33. Partai Persatuan Bangsa 34.
B. Partai Lokal di Aceh
1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Aceh 3. Atye Beusaboh Taat dan Partai Taqwa Generasi 4. Partai Kemerdekaan Rakyat Provinsi Aceh 5. Partai Islam Aceh 6. Partai Darul Aceh 7. Partai “Aceh Nanggro” 8. Partai di bawah amanat reformasi