Mahfoud, MD: Kasus Brigjen J dirusak aspek politik dan hierarkis
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfoud, MD, mengatakan kasus Brigjen J atau Brigjen Noprians Yoshua Hutabarat berjalan lambat karena dipengaruhi aspek psikopolitik dan psiko-hierarki. Ia menilai kasus Brigjen Joshua bukanlah kasus biasa atau tidak sama dengan kasus pidana biasa.
Mahfoud, M.D. menjelaskan, kasus penembakan Brigjen J memiliki dua aspek psikologis. Oleh karena itu, melakukan perkara ini tidak semudah perkara pidana biasa. Ada aspek psiko-hierarki atau psiko-hierarki serta psiko-politik atau psiko-politik dalam kasus kematian Brigjen Joshua.
“Makanya harus sabar, karena ada psiko-hierarki, ada juga psiko-politik. Jika demikian, maka secara teknis penyelidikannya sebenarnya cukup sederhana. Siapa namamu. Bahkan pensiunan perwira berkata, "Jika demikian, itu mudah, itu adalah tempat yang jelas." Kami sudah tahu, tapi saya bilang, 'Oke, jangan berpikir seperti itu dulu, biarkan polisi yang menyelesaikannya,'" kata Mahfoud, MD, usai bertemu ayah Brigjen Joshua di Kemenko Polhukam. , Rabu (3/8). .
"Kalau di tingkat polisi gampang banget, tapi psiko-hierarki dan psiko-politik dan lain-lain," katanya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).
Mahfoud, MD, meminta semua pihak bersabar menunggu proses penyidikan kasus ini. Menurutnya, saat ini penyidikan kasus tersebut sedang berlangsung. “Jadi kita semua harus bersabar, tapi menurut saya progresnya bagus,” kata Mahfoud.
Berita populer sekarang
Kenalan dengan aktris pendek Jepang Saori Hara, dikenal di Java
Mahfoud, MD, memuji langkah Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo dalam kasus penembakan Brigjen J di rumah dinas Kapolri Inaktif Irjen Ferdi Sambo. Mahfoud, seorang dokter medis, mengatakan Kapolri telah memenuhi banyak permintaan dari masyarakat.
"Kasusnya terjadi pada tanggal 8, diumumkan hanya pada tanggal 12 atau 11, Senin, tiga hari. Orang-orang ribut: "Tidak wajar", lalu kita berkata: "Tidak adil, pengumumannya berbeda, mengapa baru tiga hari berlalu sejak pengumuman itu, itu alasannya." Kemudian Kapolri bereaksi, dia membentuk kelompok khusus," kata Mahfoud.
“Masyarakat tidak lagi puas. Pak, itu harus dimatikan. Kalau dia masih aktif, nanti penyidikannya mungkin tidak objektif, dia bisa terpengaruh," ujarnya menirukan permintaan masyarakat.
“Oke, sambo yang dinonaktifkan, kebanyakan ada tiga. Kapolri sudah bereaksi," katanya.
Menurut Mahfoud MD, dia juga akan memiliki pandangannya sendiri. Namun, pendapat Menko Polhukam ini tidak akan mempengaruhi proses pengadilan saat ini.
