"Sambo pakai seragam lengkap, penyidik bisa goyang"

Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo dipuji usai pembebasan seorang anggota yang diduga menghalangi penyidikan kasus Joshua. Pengamat Polri di Komplnas sangat mengapresiasi keterbukaan yang ditunjukkan Kapolri.
Pengamat Polri Bambang Rukminto mengatakan kehebohan penembakan Brigadir Joshua telah menimbulkan spekulasi liar karena ketidakprofesionalan dan integritas petugas Polri. "Langkah Kapolri untuk memeriksa 25 petugas tersebut patut diapresiasi," katanya.
Kapolri bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengefektifkan kepolisian dalam negeri. Tidak hanya dengan menetapkan tersangka, tetapi juga dengan merekam perilaku anggota Polri dan mengevaluasi aturan yang longgar.
Kombes Polri Poengki Indarti juga menyatakan dukungannya kepada Kapolri. Menurut dia, penyidikan kasus Joshua yang diduga diprakarsai segelintir polisi itu, membayangi profesionalisme dan integritas Polri. Namun, dengan ketegasan tersebut, menurutnya, nama baik polisi akan kembali pulih. “Kompolnas berharap ketegasan Kapolri mempercepat penyidikan kasus ini,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Kompolnas memastikan akan menindaklanjuti kasus penembakan Brigjen Joshua. Dan pastikan polisi profesional dan teliti. "Semuanya kami kendalikan," katanya.
Berita populer sekarang

TNI AL hentikan penyelundupan 9 calon FMI ilegal ke Malaysia
Sementara itu, pemeriksaan Ferdi Sambo oleh Bareskrim kemarin memicu protes dari tim hukum keluarga Joshua. Mereka mengkritik Sambo yang masih mengenakan seragam Kadivpropam.
Pengacara keluarga Brigjen Joshua Kamaruddin Simanjuntak mengatakan, penampilan Sambo dengan pakaian lengkap tidak pantas. Karena ujiannya akan sangat aneh. "Yang memeriksa brigadir diperiksa oleh jenderal bintang dua," jelasnya.
Dia mengatakan Sambo seharusnya berpakaian sipil saat diinterogasi. Dia juga tidak perlu datang ditemani oleh asistennya. "Itu bisa membuat penyidik gemetar," katanya.
Apalagi, kemarin Sambo masih berseragam bertanda dua bintang bergaris merah. Daftar atau garis merah adalah simbol otoritas. Adapun komandan yang memiliki bawahan di bidang operasional, jadi komandan yang memiliki wilayah. Bahkan, Sambo dinonaktifkan dari Cadivpropam.
Bambang Rukmino mengatakan, kondisi ini bisa menimbulkan masalah psiko-hierarki. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud M.D. memberikan instruksi untuk melakukan pemeriksaan dengan tegas. "Jadi itu masalahnya," katanya.
Begitu juga dengan nomenklatur Inspeksi Khusus (Irsus). Ia mengatakan, Irsus ini bisa saja muncul karena kasus yang diduga melibatkan Irjen Sambo sebagai kepala propam. "Irsus ini dari mana, dasar dan fungsinya apa," ujarnya.